Bbm desktop
Pengalaman membaca lebih menarik bisa kamu dapatkan di BBM! Install BBM di smartphone kamu sekarang
Icon bbm logo
Baca BBM News langsung dari aplikasi BBM!
Buka BBM
Kena OTT KPK, Romi: Saya Dijebak
929d2f67efd2b143
Ketum PPP Romahurmuzoy (Romi) kenakan rompi tahanan KPK. (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, mengaku dijebak terkait operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam OTT di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, KPK menangkap tangan Romi bersama kelima orang lainnya.

Dalam sebuah surat terbuka, anggota Komisi XI DPR RI itu, merasa dijebak.

"Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan atau saya rencanakan," tulisnya dalam surat terbuka, seperti dikutip pada Sabtu (16/3/2019).

Ia merasa, kasus yang menimpanya merupakan risiko dan sulitnya menjadi publik figur. "Inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalis-religius yang moderat," katanya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dan Jubir Febri Diansyah saat konpers terkait OTT Ketum PP Romahurmuziy (Romi). (Foto : Arie Dwi Satrio/Okezone)

Sekadar diketahui, Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Romi ditetapkan tersangka bersama dua orang lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim), Haris Hasanuddin.‎ Keduanya diduga sebagai pemberi suap terhadap Romi.

Sebagai pihak yang diduga penerima suap, Romi disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( : )

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Muafaq dan Haris disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Muafaq, KPK mengenakan Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

( :)

Sumber Artikel
Laporkan