Bbm desktop
Pengalaman membaca lebih menarik bisa kamu dapatkan di BBM! Install BBM di smartphone kamu sekarang
Icon bbm logo
Baca BBM News langsung dari aplikasi BBM!
Buka BBM
4 Solusi untuk Pemprov DKI Jakarta dalam Menata PKL
9e6cfae54c461435
PKL (Foto: Sarah/Okezone)

JAKARTA - Pengamat Tata Kota, Nirwono Joga mengungkapkan beberapa hal yang sebaiknya dilakukan Pemerintah DKI Jakarta, khususnya kepada sang Gubernur Anies Baswedan, mengenai penataan pedagang kaki lima (PKL).

Hal pertama yang harus dilakukan, kata Nirowno, adalah mendata ulang jumlah PKL beserta jenis dagangannya di seluruh Jakarta dengan melibatkan dinas serta asosiasi yang terlibat, seperti Dinas UMKM dan Asosiasi PKL.

"Sampai sekarang ini terjadi perbedaan mendasar terkait PKL dari pihak pemerintah oleh dinas UMKM yang membawahi pembinaan PKL dengan pihak asosiasi PKL,” ujar Nirwono kepada Okezone saat dihubungi melalui sambungan telefon.

“Mau tidak mau mereka harus duduk bersama menyamakan jumlah data. Kemudian dikunci. Baru setelah itu melakukan pendistribusian PKL. Setelah itu tidak ada lagi penambahan PKL, jadi harus berani juga untuk tidak menambah dulu, kalau enggak, enggak selesai-selesai. Jadi dengan demikian kita punya data yang sama,” tambahnya.

Kedua, setelah menemenukan data jumlah dari PKL, barulah pemerintah DKI Jakarta harus melakukan pendistribusian. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yakni mendistribusikan ke pasar-pasar tradisional dan pusat perbelanjaan yang dimana terdapat 10 persen lahan untuk PKL di sana.

“Distribusinya kemana? Seperti di Gandaria City, satu lantainya itu sudah mulai disediakan unttuk PKL makanan. Kalau ini dilakukan, harusnya kita mempunyai cukup lahan,” terang Nirwono.

Nirwono juga menyarankan agar pemerintah bisa mendistribusikan PKL dengan jenis dagangan makanan dan minuman ke dalam kantin-kantin yang terdapat di dalam gedung perkantoran di seluruh Jakarta.

“Ketiga, untuk PKL yang jenis makanan atau minuman bisa dimasukkan mengisi kantin-kantin gedung-gedung perkantoran yang ada di sekitarnya,” ucapnya.

Serta yang terakhir, pengadaan festival PKL setiap akhir pekan dirasa oleh Nirwono bisa menjadi alternatif bagi PKL yang tidak cukup dalam penampungan perdistribusian tersebut.

“Keempat, kalau masih kurang ditampung juga, yaitu melakukan kegiatan yang sudah diinisiasi dari zaman awalnya pak Jokowi, yaitu festival PKL, misalnya setiap Sabtu atau Minggu,” kata Nirwono.

Sumber Artikel
Laporkan