Bbm desktop
Pengalaman membaca lebih menarik bisa kamu dapatkan di BBM! Install BBM di smartphone kamu sekarang
Icon bbm logo
Baca BBM News langsung dari aplikasi BBM!
Buka BBM
Uu Sebut Pemprov Jabar Bakal Paksa Pemerintah Setujui Pemekaran 3 Daerah
0f9c2c21c98f38a9
Uu Sebut Pemprov Jabar Bakal Paksa Pemerintah Setujui Pemekaran 3 Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memaksa pemerintah pusat untuk menyetujui Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran. Kebijakan itu diyakini sebagai solusi untuk pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebut ada tiga daerah prioritas dari total dua belas daerah yang diusulkan dimekarkan. Semua itu masih dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Disinggung mengenai daerah prioritas, Uu malah enggan menyebutkannya. Ia beralasan menunggu hasil dari pemerintah pusat sekaligus meminimalisir potensi polemik dari daerah di Jabar.

"Tidak sekaligus 12 (daerah). Kita prioritas tiga (daerah). Nanti disebutkanya mana saja. Biar adil juga untuk daerah yang lain," katanya saat ditemui di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/12).

Kabupaten Bogor diprediksi menjadi dari tiga daerah prioritas untuk dimekarkan. Pasalnya, ia mencontohkan kondisi penduduk Kabupaten Bogor yang padat, sekitar lima juta penduduk namun hanya diurus oleh satu pemerintah daerah.

Uu membandingkannya dengan jumlah penduduk Provinsi Bengkulu yang tak lebih dari lima juta jiwa, tetapi diurus oleh sepuluh pemerintah Kabupaten/Kota.

"Jawa barat akan memaksa (kebijakan pemekaran disetujui). Kenapa tidak? Kan adanya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemekaran salah satunya," imbuhnya.

Jika daerah otonom baru terealisasi, maka akan berdampak positif pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang semakin meningkat. Selain itu, tujuan dari kebijakan ini adalah agar masyarakat terakomodir keinginan dan aspirasi serta pembangunannya merata.

"Sejak awal kami mendorong DOB di Jabar. Kami menuntut keadilan kepada pemerintah pusat," tegasnya.

Sumber Artikel
Laporkan
ARTIKEL TERKAIT
Dewan Minta Pemerintah DKI Tidak Naikan Pajak Daerah
08bd1fb1e6b3c918
Cegah Korupsi, Pemerintah dan KPK Sepakat Perkuat APIP Daerah
D4b226692804aafd
Penghapusan Pajak Motor Akan Rugikan Pemerintah Daerah
07ca81f1999a8812
KPK Desak Pemerintah Segera Revisi UU Tipikor
2d230c38c2622cc7
Cegah Korupsi di Daerah, Pemerintah Perkuat Pengawas Internal
03929b9f36128967